Belitung – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal, menginisiasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat yang kesulitan memahami prosedur hukum dan menghadapi keterbatasan akses keadilan.
Program bantuan hukum ini akan dikelola melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Berbuat Beramal Bersatu, yang dibentuk khusus oleh pasangan Erzaldi-Yuri Kemal. Lembaga ini bekerja sama dengan para advokat lokal dan melibatkan anak-anak muda, mencerminkan visi pasangan BERAMAL dalam meningkatkan peran generasi muda dalam pengabdian kepada masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Selain itu, program ini juga merupakan hasil kolaborasi dengan pasangan Burhanudin-Ali Reza Mahendra yang maju dalam Pilkada Kabupaten Belitung Timur. Pasangan Burhanudin-Ali Reza membawa tagline “Berbuat,” sedangkan “Bersatu” menjadi simbol kerja sama antara kedua pasangan ini. Keduanya memiliki nomor urut yang sama, yakni 1. Ali Reza, yang merupakan adik kandung Yuri Kemal dan juga seorang advokat, turut memperkuat sinergi di antara kedua kubu ini.
Yuri Kemal menegaskan bahwa program bantuan hukum gratis ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga Bangka Belitung, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan hak yang adil dan setara di mata hukum. “Kami ingin memastikan akses terhadap keadilan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,” kata Yuri pada Senin (30/9/2024).
Yuri juga menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan pendekatan yang inovatif di tengah kompetisi Pilkada serentak. “Ini bukan hanya sekadar program kampanye, melainkan bukti nyata pengabdian kami kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum,” tambahnya.
Melalui LBH Berbuat Beramal Bersatu, masyarakat yang memerlukan akan mendapatkan layanan advokasi dan konsultasi hukum secara gratis. “Program ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi murni sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang kesulitan mengakses layanan hukum,” tutup Yuri Kemal.
(T-APPI)
